kalselinside.com – Komitmen pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan mulai memasuki babak baru. Salah satu dari 10 janji politik prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025–2030, H. Muhidin dan H. Hasnuryadi Sulaiman, kini resmi direalisasikan. Proyek strategis Jembatan Pulau Laut yang akan menghubungkan daratan utama Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru dipastikan mulai berjalan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) untuk periode anggaran 2026 hingga 2028.
Jembatan ini dirancang untuk menjadi urat nadi transportasi baru yang krusial bagi masyarakat pesisir. Keberadaan infrastruktur penghubung ini ditargetkan mampu memutus ketergantungan warga pada transportasi penyeberangan laut yang selama ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jadwal operasional feri. Dengan adanya jembatan ini, akses darat akan terbuka penuh selama 24 jam nonstop, sehingga mobilitas warga dan distribusi barang menjadi jauh lebih cepat dan efisien.
Pembangunan mega proyek ini didukung oleh kolaborasi finansial yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai Rp5,25 triliun. Sinergi anggaran daerah yang bersumber dari Pemprov Kalsel, Pemkab Tanah Bumbu, dan Pemkab Kotabaru menyumbang sebesar Rp2,25 triliun. Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp3 triliun dikucurkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara jangka panjang, keberadaan Jembatan Pulau Laut ini tidak hanya memangkas biaya logistik daerah yang tinggi, tetapi juga menjadi magnet baru bagi masuknya investasi. Sektor pariwisata bahari di Kotabaru yang selama ini potensial namun terkendala aksesibilitas diprediksi akan mengalami lonjakan kunjungan. Langkah akselerasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
