Kalselinside.com — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mendorong percepatan integrasi layanan Trans Banjarbakula. Langkah ini diambil untuk memastikan rute serta jadwal operasional angkutan umum tersebut berjalan selaras, efektif, dan tidak terjadi tumpang tindih di antara wilayah-wilayah yang dilayani.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas harmonisasi konektivitas transportasi publik. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, pada Kamis (24/9/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Pentingnya Harmonisasi Rute dan Jadwal
Dalam pembahasan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menekankan bahwa koordinasi antarwilayah menjadi kunci utama keberhasilan layanan. Integrasi yang baik diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus menekan biaya transportasi agar lebih terjangkau.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antar kabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujar Mustaqimah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si., menambahkan bahwa pembagian rute yang jelas akan menjadi prioritas utama. Menurutnya, penataan jadwal yang presisi sangat krusial agar masyarakat tidak bingung saat berpindah moda atau menunggu angkutan.
Peningkatan Kualitas dan Keamanan Penumpang
Selain menata rute, pihak DPRD Kalsel juga menaruh perhatian besar pada aspek keamanan dan kenyamanan armada. Salah satu poin yang didorong adalah pemasangan perangkat CCTV di setiap unit angkutan. Langkah ini dipandang perlu untuk memberikan perlindungan ekstra bagi penumpang sekaligus sebagai langkah preventif terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di dalam bus.
Terkait pengelolaan armada, rapat tersebut juga membahas rencana baru mengenai operator Buy The Service (BTS). Komisi III mengarahkan agar operator yang terpilih nantinya harus memiliki legalitas yang kuat, yakni berbentuk koperasi. Organda Kalsel diharapkan dapat berperan aktif dalam skema operator baru ini, sekaligus mendukung proses peremajaan armada agar standar layanan tetap terjaga sesuai ekspektasi masyarakat.
Implikasi Bagi Konektivitas Daerah
Integrasi Trans Banjarbakula tidak hanya fokus pada efisiensi teknis, tetapi juga menyasar perluasan jangkauan. Wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh angkutan umum diharapkan dapat segera mendapatkan akses pelayanan. Konektivitas yang baik antara Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut menjadi target jangka panjang agar mobilitas warga antardaerah menjadi lebih lancar.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta operator, diharapkan sistem transportasi di Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh integrasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Pihak DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini agar pemenuhan kebutuhan transportasi bagi masyarakat dapat segera terwujud secara optimal.
