Kalselinside.com — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dikabarkan tengah melakukan pendalaman terkait informasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang Direktur Utama perusahaan daerah di salah satu kabupaten di wilayah tersebut. Kabar mengenai penindakan ini mulai beredar luas di tengah masyarakat pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Operasi ini diduga berkaitan erat dengan praktik suap yang ditujukan untuk memengaruhi proses pemeriksaan atau audit yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perusahaan daerah terkait. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terjaring maupun rincian perusahaan daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

Pernyataan Resmi Polda Kalimantan Barat

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Bambang Haryono, telah memberikan konfirmasi bahwa jajaran penyidik Ditreskrimsus memang sedang mendalami informasi tersebut. Namun, pihak kepolisian belum bersedia memberikan rincian lebih mendalam mengenai siapa saja sosok yang diamankan maupun barang bukti yang telah disita dalam kegiatan penindakan tersebut.

“Masih dalam pendalaman oleh penyidik Ditreskrimsus,” ujar Kombes Bambang Haryono.

Bambang menambahkan bahwa pihaknya akan segera memberikan keterangan lebih lengkap kepada publik melalui agenda konferensi pers dalam waktu dekat. Fokus utama saat ini adalah memastikan prosedur hukum berjalan sesuai dengan temuan di lapangan sebelum nantinya diumumkan secara resmi kepada media dan masyarakat luas.

Pengembangan Penyelidikan Kasus

Selain Direktur Utama perusahaan daerah tersebut, beredar informasi bahwa bendahara dan staf humas perusahaan turut serta menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Meskipun demikian, status hukum serta keterlibatan masing-masing pihak masih menjadi bagian dari proses pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian.

Proses hukum ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan daerah yang seharusnya menjalankan tata kelola keuangan dengan transparan. Masyarakat kini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pemberian suap untuk memengaruhi hasil audit BPK tersebut. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dan akan menyampaikan detail kasus secara transparan melalui jalur resmi setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan oleh tim penyidik.