Kalselinside.com — Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penegakan dan pelayanan hukum. Bupati Banjar, Saidi Mansyur, secara resmi meminta jajaran Pengadilan Negeri (PN) Martapura untuk mempererat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai krusial guna memastikan masyarakat mendapatkan akses hukum yang adil dan prima.
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Saidi Mansyur di Kota Martapura. Ia menekankan pentingnya adaptasi cepat bagi kepemimpinan baru di lingkungan PN Martapura agar program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan beriringan dengan visi pembangunan daerah. Sinergi yang kuat antarlembaga diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Banjar yang dikenal agamis.
“Kami berharap Ketua PN Martapura baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan terus mempererat sinergi bersama Pemkab Banjar dan unsur Forkopimda,” ujar Bupati Banjar Saidi Mansyur.
Pergantian Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Martapura
Acara pisah sambut Ketua PN Martapura yang berlangsung pada Jumat malam menjadi momentum penting bagi transisi kepemimpinan ini. Dr. Rais Torodji kini resmi mengemban tugas sebagai Ketua PN Martapura yang baru, menggantikan Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro. Pergantian ini diharapkan membawa semangat baru dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Banjar.
Bupati Saidi Mansyur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Akhmad Fazrinnoor atas dedikasi dan kontribusi positifnya selama menjabat. Selama masa baktinya yang berjalan kurang lebih satu tahun empat bulan, koordinasi yang baik telah terjalin antara lembaga peradilan dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Banjar.
Dampak Sinergitas Terhadap Pelayanan Hukum dan Kondusivitas Daerah
Kerja sama lintas sektor ini tidak hanya berdampak pada kelancaran proses hukum, melainkan juga pada stabilitas keamanan daerah. Kabupaten Banjar yang memiliki karakteristik masyarakat religius memerlukan pendekatan penegakan hukum yang humanis dan kolaboratif. Dengan adanya keselarasan visi antara pengadilan dan pemerintah daerah, potensi konflik sosial dapat diminimalkan melalui edukasi hukum yang tepat.
Mantan Ketua PN Martapura, Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh yang diterimanya dari Pemkab Banjar, Forkopimda, serta masyarakat setempat selama bertugas. Dukungan tersebut diakuinya menjadi pilar utama dalam menyukseskan berbagai program hukum selama satu tahun empat bulan terakhir.
Sementara itu, Ketua PN Martapura yang baru, Dr. Rais Torodji, menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan mempertahankan serta meningkatkan program-program positif yang sudah berjalan. Ia berkomitmen membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi yang baik antara Pengadilan Negeri, pemerintah daerah, maupun Forkopimda mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas Ketua PN Martapura Dr. Rais Torodji.
Harapan Ke Depan bagi Pembangunan Kabupaten Banjar
Melalui kolaborasi yang kokoh ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap kualitas pelayanan publik di sektor hukum dapat terus meningkat. Harmonisasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung roda pembangunan daerah agar berjalan lebih optimal demi kemakmuran seluruh warga.
