Kalselinside.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal program-program pembangunan prioritas daerah dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Pengawalan ini difokuskan pada program strategis yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, khususnya sektor ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat.
Langkah pengawalan tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Banjarmasin pada Selasa (28/7/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Perekonomian Setda Kalsel, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menghadapi Keterbatasan Anggaran OPD
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II mencermati tantangan yang dihadapi oleh sejumlah OPD mitra kerja terkait keterbatasan alokasi anggaran. Kondisi keterbatasan ini dikhawatirkan dapat membatasi ruang gerak dinas maupun badan dalam menjalankan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Meskipun alokasi anggaran yang tersedia terbilang terbatas, Komisi II DPRD Kalsel menekankan pentingnya efisiensi dan penentuan skala prioritas. Sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, pengembangan ekonomi daerah, serta pengelolaan kelautan dan perikanan dinilai harus tetap mendapat porsi dukungan yang memadai agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Mekanisme Usulan ke Badan Anggaran
Untuk memastikan program prioritas tetap terakomodasi, Komisi II meminta setiap OPD mitra kerja segera menyusun dan menyerahkan proposal usulan program strategis. Usulan tersebut nantinya akan dikaji dan dijadikan bahan perjuangan oleh Komisi II saat pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., menjelaskan bahwa proposal yang diajukan wajib memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, alokasi APBD dapat memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Hari ini kami meminta proposal usulan program dari masing-masing OPD dengan catatan program tersebut mendukung visi-visi Gubernur. Usulan itu akan kami perjuangkan di Banggar sehingga program-program yang potensial dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat direalisasikan,” ujar Suripno Sumas.
Mendorong Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan
Komisi II menilai bahwa keterbatasan alokasi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan sektor-sektor mendasar. Peningkatan ketahanan pangan daerah serta optimalisasi potensi kelautan dan perikanan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga di Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, Komisi II berjanji akan terus memberikan pengawalan secara ketat selama proses penganggaran berlangsung di legislatif. Pengawalan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran 2027 yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami berharap program-program yang benar-benar prioritas dan berimplikasi langsung kepada masyarakat dapat memperoleh dukungan yang memadai. Karena itu kami meminta OPD menyampaikan program-program strategisnya untuk kemudian kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran,” tegas Suripno.
