Kalselinside.com — Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas merupakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah. Kesadaran akan pentingnya proses ini diharapkan dapat dimiliki oleh generasi muda, terutama kalangan mahasiswa yang nantinya akan berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta kebijakan publik di masa depan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., atau yang akrab disapa Bang Dhin. Ia menerima kunjungan akademik dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari di gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Senin (5/10/26).
Memahami Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Bang Dhin memaparkan secara rinci mengenai perspektif perencanaan pembangunan daerah yang berlaku di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang diatur oleh berbagai regulasi ketat.
Proses ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui dua jalur utama. Pertama, pendekatan bawah ke atas atau bottom-up melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kedua, pendekatan atas ke bawah atau top-down yang berlandaskan pada kebijakan strategis dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemahaman mendalam mengenai kedua alur ini dianggap krusial bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana sebuah regulasi lahir dan ditetapkan.
Pentingnya Skala Prioritas dengan Anggaran Terbatas
Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari sektor infrastruktur, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik. Mahasiswa aktif melontarkan pertanyaan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut di lapangan.
Bang Dhin menegaskan bahwa meskipun semua sektor memiliki urgensi yang sama, keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah memaksa pemerintah untuk bekerja secara selektif. Pemerintah dituntut untuk mampu memilah mana program yang memiliki dampak paling luas bagi masyarakat luas sebagai wujud dari skala prioritas.
“Jalan penting, pangan penting, pendidikan juga penting. Tetapi dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu menentukan program yang dampaknya paling besar bagi masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan,” ujar Bang Dhin.
Melalui pertemuan ini, diharapkan para mahasiswa FISIP UNISKA mendapatkan wawasan praktis yang melengkapi teori di bangku kuliah. Pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan ini menjadi bekal berharga bagi mereka yang berniat berkarier di dunia politik, birokrasi, maupun sektor publik lainnya di masa mendatang.
Penguasaan terhadap mekanisme kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan calon pemimpin masa depan yang lebih kritis, objektif, dan memahami realitas di lapangan dalam menyusun strategi pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan.
