Kalselinside.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen strategisnya untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan. Langkah ini diambil guna memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, sehingga lebih kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam momen penting penutupan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) ke-IV KADIN Kalsel Tahun 2026 yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-58 organisasi tersebut. Acara yang diselenggarakan di Banjarbaru ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah yang menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan dinamika dunia usaha dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi
Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah, menekankan bahwa ketergantungan pada penjualan bahan mentah harus segera dikurangi. Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah, mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga ekonomi kreatif, namun pengolahan di tingkat lokal masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Banua.
“Kita jangan terus-menerus menjual bahan mentah. Kita harus dorong hilirisasi, pengolahan, branding, dan pemasaran sehingga produk dari Banua punya daya jual tinggi,” tegas Gubernur Kalsel H Muhidin.
Arahan tersebut sejalan dengan visi untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik utama di Pulau Kalimantan. Dengan mengoptimalkan pengolahan produk, diharapkan ketergantungan pada komoditas mentah dapat ditekan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal dan memperkuat posisi tawar daerah di peta ekonomi global.
Penguatan UMKM dan Tantangan Sektor Usaha
Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menambahkan bahwa fokus utama organisasi saat ini adalah membawa UMKM naik kelas. Pendampingan yang dilakukan mencakup aspek vital seperti standarisasi kualitas, perbaikan pengemasan (packaging), hingga fasilitasi akses ke sektor perbankan. KADIN Kalsel juga aktif membantu pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi produk agar lebih mudah diterima di pasar modern.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan khusus adalah rotan. Meskipun memiliki potensi ekspor yang besar, pengembangannya masih menghadapi kendala regulasi terkait ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, KADIN mendorong para pelaku industri untuk fokus pada pengolahan rotan menjadi barang jadi yang memiliki nilai estetika dan nilai jual lebih tinggi, sehingga dapat menembus pasar ekspor dengan legal dan berkelanjutan.
Selain masalah produksi, KADIN Kalsel juga memberikan perhatian pada kendala eksternal yang dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena ini dinilai sangat merugikan karena menghambat mobilitas logistik, menurunkan produktivitas, serta mengganggu alur distribusi barang di seluruh wilayah Kalsel.
Langkah Strategis dan Forum Kolaborasi
Sebagai bentuk implementasi nyata, KADIN Kalsel merancang Borneo Business Forum yang akan dilaksanakan secara rutin setiap dua bulan. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, investor, dan pemerintah untuk membahas berbagai peluang investasi serta mencari solusi atas hambatan perdagangan. Diskusi yang lebih teknis juga akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) guna memetakan potensi ketahanan ekonomi daerah secara lebih komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada para pelaku UMKM yang dinilai berhasil naik kelas melalui inovasi dan peningkatan kualitas produk. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus berbenah dan meningkatkan standar operasional mereka. Konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten dan kota juga menjadi agenda utama agar aspirasi dari pelaku usaha di akar rumput dapat terserap dan ditindaklanjuti dengan lebih efektif.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Rapimprov ini tidak hanya berfungsi sebagai forum administratif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tetapi juga sebagai momentum kebangkitan ekonomi daerah. Dengan memadukan hilirisasi, pendampingan UMKM, serta mitigasi risiko lingkungan, Kalimantan Selatan optimis mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
