Kalselinside.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan infrastruktur di tingkat desa guna memperlancar konektivitas warga. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah menetapkan tiga jembatan desa sebagai prioritas utama untuk segera diperbaiki melalui program Jembatan Desa (JuDesa) mulai tahun anggaran 2026.
Ketiga jembatan yang menjadi target penanganan ini tersebar di tiga wilayah strategis, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Langkah penanganan ini diambil setelah melalui proses verifikasi lapangan yang ketat dan penyusunan skala prioritas yang mendesak bagi mobilitas masyarakat setempat.
Fokus Penanganan Awal di Jalur Alternatif Sungai Lulut
Untuk Kota Banjarmasin, pengerjaan infrastruktur ini diproyeksikan akan berjalan terlebih dahulu pada anggaran perubahan tahun 2026. Dinas PUPR Kalsel memfokuskan pengerjaan awal pada jembatan box yang terletak di jalur alternatif Sungai Lulut. Langkah taktis ini diambil agar masyarakat tetap memiliki jalur akses yang memadai saat pembangunan fisik jembatan utama dimulai.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan, Misna Uttri Wiharti, menjelaskan bahwa penyiapan jalur alternatif ini sangat krusial. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran lalu lintas harian warga sekitar agar tidak terganggu secara signifikan selama masa konstruksi besar nantinya.
“Untuk tahun ini, melalui anggaran perubahan 2026, kita mencoba menangani terlebih dahulu lokasi yang menjadi urgensi, yaitu di jalur alternatif Sungai Lulut,” ujar Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kalsel, Misna Uttri Wiharti.
Persiapan Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor
Misna menambahkan bahwa kesiapan jalur alternatif tersebut menjadi salah satu kunci penting agar proyek pembangunan jembatan permanen di tahun berikutnya dapat berjalan mulus. Dengan mempersiapkan jalur alternatif sejak dini, pemerintah berharap proses transisi dari jembatan lama ke jembatan baru tidak akan mengisolasi atau mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Jembatan yang menjadi sasaran perbaikan di jalur alternatif ini saat ini memiliki lebar eksisting sekitar lima meter. Meskipun rencana pengerjaan sudah matang secara konsep, Dinas PUPR Kalsel masih terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin untuk memastikan seluruh proses administrasi dan teknis di lapangan bebas dari kendala sosial maupun tata ruang.
Koordinasi lintas sektor ini sangat diperlukan mengingat letak jembatan yang berada di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Dinas PUPR berharap sinergi yang baik dengan pemerintah kota dapat mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED) serta pembebasan lahan jika diperlukan, sehingga eksekusi fisik di tahun 2026 berjalan tepat waktu.
Pemerataan Infrastruktur di HST dan Barito Kuala
Selain di Kota Banjarmasin, program JuDesa juga menyasar daerah penyangga lainnya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil verifikasi tim teknis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) masing-masing akan mendapatkan alokasi penanganan satu unit jembatan box.
Penanganan infrastruktur di HST dan Batola ini juga disesuaikan dengan tingkat kerusakan jembatan serta urgensinya bagi mobilitas hasil pertanian dan perkebunan warga desa. Melalui program JuDesa ini, Pemprov Kalsel berharap kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat terus dikikis secara bertahap.
Program JuDesa sendiri dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk mempercepat pembangunan konektivitas wilayah pelosok. Dengan sistem penganggaran yang terencana, penanganan jembatan-jembatan rusak di Kalimantan Selatan diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Banua.
