Kalselinside.com — Peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas keagamaan yang memadai dan akses pendidikan yang merata. Menanggapi urgensi tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mendorong Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel untuk melakukan pengawalan ketat terhadap alokasi anggaran bantuan hibah agar lebih proporsional.
Langkah ini diambil dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (06/10). Fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang dikucurkan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata, terutama bagi warga di wilayah pelosok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap sarana ibadah dan pendidikan yang layak.
Pentingnya Efektivitas Anggaran untuk Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menekankan bahwa pembenahan sarana ibadah adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah. Ia menyoroti bahwa kenyamanan masyarakat dalam beribadah merupakan salah satu pilar kesejahteraan sosial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci utama agar bantuan tidak hanya menumpuk di pusat kota saja.
“Hal ini tentu kami dukung penuh karena masyarakat sangat membutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Namun, tentu pelaksanaan program tersebut harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Jihan Hanifha.
Dalam arahannya, Jihan juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pembangunan atau perbaikan fasilitas di tingkat bawah. Pihak legislatif mendesak agar Biro Kesra melakukan penataan ulang pola penyaluran bantuan. Optimalisasi sistem distribusi dianggap sebagai solusi agar setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga ke pedalaman yang sulit dijangkau.
Strategi Pemerataan Bantuan ke Pelosok
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyaluran hibah ini agar tidak ada lagi wilayah di Kalimantan Selatan yang terlewatkan dari perhatian pemerintah. Pihaknya berharap dengan adanya pengawasan ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat terjaga. Hal ini nantinya diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan sarana keagamaan dan pendidikan yang merata di seluruh penjuru provinsi, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat Banua dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang.
