Kalselinside.com — Masyarakat di wilayah Banua Anam, Kalimantan Selatan, kini mengharapkan kehadiran layanan transportasi umum yang lebih baik dan terintegrasi. Kebutuhan akan moda transportasi yang aman, nyaman, cepat, serta memiliki tarif terjangkau menjadi aspirasi utama warga di enam kabupaten yang berada di kawasan hulu sungai tersebut.
Harapan ini muncul sebagai upaya untuk menyetarakan fasilitas publik dengan wilayah Banjarbakula yang telah lebih dulu menikmati layanan Trans Banjarbakula. Dengan adanya layanan serupa, mobilitas masyarakat di Banua Anam diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aksesibilitas yang lebih efisien.
Dorongan DPRD untuk Kesetaraan Transportasi
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Athaillah Hasbi, secara tegas menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut dalam Rapat Dengar Pertimbangan (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan tidak ada kesan penganaktirian dalam pemberian layanan transportasi bagi warga di luar wilayah Banjarbakula.
“Warga hulu sungai juga sangat membutuhkan angkutan penumpang umum seperti Trans Banjarbakula yang menawarkan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan dengan tarif yang relatif murah,” ujar Athaillah Hasbi, anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar.
Athaillah, yang merupakan wakil rakyat asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berharap pemerintah provinsi dapat segera merealisasikan rencana pengadaan armada angkutan tersebut. Ia menargetkan layanan ini sudah dapat beroperasi paling lambat pada tahun 2027 mendatang.
Cakupan Wilayah dan Harapan Kedepan
Wilayah Banua Anam mencakup enam kabupaten strategis di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tapin (Rantau), Hulu Sungai Selatan (Kandangan), Hulu Sungai Tengah (Barabai), Hulu Sungai Utara (Amuntai), Balangan (Paringin), dan Kabupaten Tabalong (Tanjung). Ketersediaan transportasi umum di wilayah ini dipandang krusial karena menghubungkan titik-titik pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat antar kabupaten.
Mengenai jenis armada yang akan digunakan, Athaillah menyatakan fleksibilitas terkait model kendaraan yang nantinya akan dipilih. Pihaknya tidak mematok harus menggunakan bus tipe tertentu, seperti model ‘Tayo’ yang saat ini digunakan di Trans Banjarbakula, asalkan fungsinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang layak. Saat ini, masyarakat dan pihak legislatif menanti langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti usulan ini dalam program pembangunan infrastruktur transportasi tahun depan. Diharapkan, realisasi transportasi ini dapat segera terwujud demi pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Selatan.
