Kalselinside.com — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan kini menghadirkan terobosan baru dalam layanan transportasi umum melalui sistem tarif terintegrasi Trans Banjarbakula. Langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan konektivitas antarmoda yang lebih efisien di kawasan aglomerasi Banjarbakula, yang meliputi wilayah Banjarbaru hingga Banjarmasin. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun standar layanan angkutan perkotaan yang berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sistem ini tidak hanya menyederhanakan mekanisme pembayaran, tetapi juga secara aktif mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan adanya integrasi layanan antara angkutan pengumpan (feeder) Trans Banjarbaru, koridor utama Trans Banjarbakula, dan layanan Trans Banjarmasin, pengguna kini dapat menikmati perjalanan yang jauh lebih praktis. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya transportasi rumah tangga sekaligus menekan angka kemacetan di kawasan urban tersebut.
Skema Tarif dan Aksesibilitas Inklusif
Melalui inovasi ini, masyarakat dapat menikmati perjalanan antarmoda dengan tarif yang sangat kompetitif, yakni Rp5.000 untuk durasi perjalanan hingga 90 menit. Skema ini memberikan keuntungan signifikan bagi penumpang yang harus berpindah moda, karena mereka tidak perlu lagi membayar biaya perjalanan secara berulang. Integrasi ini menjadi solusi nyata atas keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya transportasi saat menggunakan lebih dari satu moda angkutan umum.
“Transportasi publik harus semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui tarif terintegrasi, kita ingin menghadirkan perjalanan yang lebih praktis, terjangkau, dan nyaman, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi.
Selain menetapkan tarif umum yang terjangkau, Dishub Kalsel juga menerapkan kebijakan tarif khusus bagi kelompok rentan. Masyarakat seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pelajar hanya perlu membayar Rp2.000 per perjalanan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang inklusif, di mana keterjangkauan layanan menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar mengejar aspek profitabilitas armada.
Kolaborasi Strategis dan Digitalisasi Layanan
Penerapan tarif terintegrasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari kolaborasi lintas sektoral yang solid. Dishub Kalsel telah merampungkan tiga perjanjian kerja sama penting yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Bank Kalsel, serta PT AINO Indonesia. Sinergi ini mencakup dukungan sistem pembayaran nontunai yang saling terhubung, guna memastikan setiap transaksi dan rekonsiliasi data berjalan secara transparan dan akurat.
Dukungan teknologi digital menjadi tulang punggung dari sistem ini melalui aplikasi Banjarbakula Apps. Pengguna dapat mengakses berbagai informasi penting, seperti peta rute, jadwal keberangkatan, hingga posisi bus secara real-time. Melalui fitur pembayaran digital di AKSEL, masyarakat dimudahkan untuk melakukan transaksi nontunai secara cepat. Aplikasi ini bahkan dilengkapi dengan fitur pelaporan anomali yang memungkinkan penumpang memberikan umpan balik langsung jika menemukan kendala selama perjalanan, sehingga kualitas pelayanan dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan.
Tahapan Implementasi dan Harapan Masa Depan
Keberhasilan program ini didukung oleh delapan tahapan aksi perubahan yang telah tuntas dilaksanakan. Proses tersebut dimulai dari penguatan komitmen antar-dinas perhubungan, penyusunan perjanjian kerja sama, hingga tahap pemasaran dan edukasi publik. Seluruh tahapan ini menjadi fondasi kuat agar inovasi tarif terintegrasi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan semata.
Ke depan, Dishub Kalsel berencana untuk terus memantau efektivitas sistem ini melalui evaluasi berkala. Selain efisiensi biaya, sistem ini juga ditargetkan dapat menekan emisi kendaraan di kawasan Banjarbakula dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui mobilitas yang lebih lancar. Model tarif terintegrasi yang diterapkan di Kalsel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem transportasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal namun tetap berstandar modern.
