Kalselinside.com — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan secara resmi mendorong penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memastikan institusi pendidikan vokasi mampu bertransformasi menjadi pusat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus inkubator bisnis bagi para siswa.
Dalam rapat kerja gabungan yang berlangsung di Banjarmasin pada Kamis (1/10/2026), dewan menekankan bahwa penerapan konsep BLUD di sekolah tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif atau sekadar mencari tambahan pendapatan operasional. Fokus utamanya adalah mengubah pola pikir sekolah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.
Transformasi SMK Menjadi Pusat Wirausaha
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa karakteristik BLUD di sektor pendidikan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sektor bisnis murni. Tujuan utama dari model ini adalah menumbuhkan kemandirian siswa melalui praktik langsung di lapangan, sehingga mereka siap menghadapi tantangan ekonomi nyata setelah lulus.
“Kita perlu dorong SMK dalam tata kelola BLUD agar mereka tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mampu mencetak Entrepreneur Muda atau generasi muda yang mandiri dan berjiwa wirausaha,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Melalui sistem BLUD, sekolah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola unit usaha praktikum. Hal ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknis sambil secara langsung memperkenalkan produk atau jasa yang mereka hasilkan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, ekosistem pembelajaran menjadi lebih hidup dan berorientasi pada hasil nyata.
Pemanfaatan Layanan SMK oleh Instansi Pemerintah
Saat ini, beberapa SMK di Kalimantan Selatan telah membuktikan keberhasilan implementasi BLUD, terutama di bidang perbengkelan. Kualitas layanan yang ditawarkan bahkan sudah mendapatkan kepercayaan dari instansi pemerintah, yang mulai menggunakan jasa sekolah tersebut untuk perawatan kendaraan dinas. Kepercayaan ini merupakan indikator penting bahwa produk dan jasa dari pendidikan vokasi memiliki standar kualitas yang tidak kalah dengan penyedia jasa komersial.
Dewan berharap keberhasilan tersebut dapat direplikasi oleh bidang keahlian lain di berbagai SMK lainnya di seluruh provinsi. Dukungan terhadap penguatan tata kelola ini diharapkan mampu menghilangkan keraguan masyarakat untuk memanfaatkan produk lokal hasil karya siswa SMK. Ke depan, sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan pihak sekolah akan terus diperkuat agar output lulusan SMK benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi angka pengangguran melalui jiwa wirausaha yang telah terasah selama masa studi.
