Kalselinside.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pemangkasan pagu anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penurunan alokasi dana tersebut dinilai sangat drastis, terutama pada sejumlah instansi strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II, seperti Dinas Perindustrian dan jajarannya.
Rapat pembahasan yang berlangsung pada Selasa siang di Gedung DPRD Kalsel tersebut mengungkap kekhawatiran legislatif terhadap keberlangsungan program-program prioritas. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan menghadirkan jajaran Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, serta BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi landasan pemotongan anggaran tersebut.
Penurunan Anggaran Dinilai Terjun Bebas
Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, mengungkapkan rasa prihatinnya setelah melihat draf anggaran yang disodorkan pemerintah daerah. Menurutnya, penurunan alokasi dana untuk mitra kerja di bawah komisinya sangat tidak wajar. Ia menggambarkan situasi keuangan tersebut dengan istilah yang cukup ekstrem untuk menggambarkan betapa minimnya dana yang tersedia bagi pembangunan sektor industri dan investasi.
“Saya cukup miris melihat anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya ‘terjun bebas’. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” tegas Muhammad Yani Helmi.
Lebih lanjut, Paman Yani memberikan peringatan keras bahwa dirinya belum bersedia menyetujui atau melakukan proses “ketok palu” jika anggaran tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat bawah. Ia mendesak agar setiap potensi tambahan dana transfer dari pemerintah pusat nantinya dialokasikan secara cermat pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan rakyat banyak.
Ketidakseimbangan Target Investasi dan Dukungan Dana
Selain masalah pemangkasan secara umum, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyoroti adanya ketimpangan besar antara beban target yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ketersediaan dana operasional. Salah satu poin yang disoroti adalah target investasi senilai Rp37 triliun yang dibebankan kepada DPMPTSP untuk tahun 2027 mendatang.
Firman Yusi mempertanyakan rasionalitas dari target ambisius tersebut di tengah minimnya dukungan anggaran. Baginya, mustahil mencapai angka investasi puluhan triliun rupiah jika instansi terkait tidak dibekali dengan modal kerja yang memadai untuk melakukan promosi dan pelayanan secara maksimal. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap target-target ekonomi yang telah ditetapkan agar tetap realistis dengan kondisi fiskal yang ada.
Dampak pada Pendidikan Industri dan Hilirisasi
Kritik juga menyasar pemotongan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam. Firman Yusi menekankan bahwa balai pelatihan semacam ini seharusnya terlindungi melalui skema mandatory spending atau belanja wajib untuk sektor pendidikan. Namun, kenyataannya anggaran untuk unit tersebut justru mengalami penyusutan yang dinilai tidak masuk akal di tengah upaya pemerintah daerah memacu sektor ekonomi.
DPRD Kalsel menekankan bahwa keberadaan balai pelatihan industri sangat krusial bagi hilirisasi produk lokal dan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Jika anggaran terus dipangkas, upaya daerah untuk menciptakan nilai tambah pada produk unggulan daerah dan mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan keterampilan teknis dikhawatirkan akan terhambat secara signifikan. Pihak legislatif kini mendesak Bappeda dan BPKAD untuk melakukan kajian ulang yang lebih jeli guna memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal.
